• Jelajahi

    Copyright © MITRA POLRI
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Iklan

    Selamat Datang di Media Online Mitra Polri : Profesional, Objektif & Aktual

    KESEJAHTERAAN PEKERJA MASIH JAUH DARI HARAPAN: KETUM DPP GNI DESAK PEMERINTAH TEGAS TERHADAP PERUSAHAAN NAKAL

    Admin Warta
    Jumat, 20 November 2026, November 20, 2026 WIB Last Updated 2026-11-20T14:11:56Z
    masukkan script iklan disini
    masukkan script iklan disini






    MEDAN — Memasuki usia 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, persoalan kesejahteraan pekerja masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum terselesaikan. Di tengah pertumbuhan ekonomi dan perkembangan dunia industri, masih banyak pekerja yang harus berjuang mendapatkan hak-hak dasar mereka, meskipun telah menghabiskan tenaga, waktu, dan kemampuan untuk menjalankan roda produksi perusahaan.



    Ironisnya, mendapatkan pekerjaan bukan berarti seseorang secara otomatis memperoleh kehidupan yang layak. Banyak pencari kerja yang begitu bersyukur ketika diterima bekerja di sebuah perusahaan. Namun, setelah memasuki dunia kerja, sebagian justru dihadapkan pada kenyataan pahit berupa ketidakpastian status pekerjaan, upah yang belum mencukupi kebutuhan hidup, minimnya perlindungan kesehatan, serta kesejahteraan yang masih jauh dari harapan.



    Persoalan tersebut menjadi sorotan serius Ketua Umum DPP GNI (Generasi Negarawan Indonesia), Rules Gajah, S.Kom. Ia menilai bahwa kemerdekaan seharusnya tidak hanya dirasakan dalam bentuk kebebasan bernegara, tetapi juga harus diwujudkan melalui kemerdekaan masyarakat dalam memperoleh pekerjaan yang manusiawi, perlindungan hukum, kepastian penghasilan, dan kehidupan yang sejahtera.



    Dalam keterangannya kepada awak media MPO (Mitra Polda Online), Jumat, 20 November 2026, Rules Gajah menegaskan bahwa nasib pekerja tidak boleh terus-menerus ditempatkan sebagai persoalan nomor dua di tengah kepentingan bisnis dan keuntungan perusahaan.



    "Jangan sampai kita bangga menyebut Indonesia sudah merdeka selama 81 tahun, tetapi masih banyak pekerja yang belum merasakan kemerdekaan dalam kehidupan ekonominya. Mereka bekerja setiap hari, menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, tetapi kesejahteraan, kepastian kerja, dan perlindungan kesehatannya justru masih menjadi persoalan," tegas Rules Gajah.


    Kesejahteraan Pekerja Bukan Hadiah, Melainkan Hak


    Menurut Rules Gajah, pekerja merupakan bagian penting dalam keberlangsungan perusahaan. Tidak ada perusahaan yang dapat berkembang tanpa kontribusi tenaga kerja. Karena itu, sudah seharusnya pengusaha tidak hanya menghitung keuntungan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan orang-orang yang bekerja untuk membangun usahanya.


    Ia menyayangkan apabila masih terdapat perusahaan yang hanya berorientasi pada keuntungan sebesar-besarnya, sementara hak-hak pekerja dipandang sebagai beban operasional.


    "Pengusaha jangan hanya menghitung keuntungan perusahaan. Hitung juga keringat, tenaga, waktu, dan pengorbanan para pekerja. Mereka bukan mesin produksi yang bisa diperas tenaganya tanpa memikirkan kesehatan dan kehidupan keluarganya," ujarnya.


    Ia juga menyoroti pentingnya jaminan kesehatan dan keselamatan kerja. Menurutnya, pekerja tidak boleh dibiarkan menghadapi risiko kecelakaan, penyakit akibat pekerjaan, maupun persoalan kesehatan tanpa perlindungan yang memadai.


    Jaminan sosial ketenagakerjaan, kepesertaan BPJS Kesehatan sesuai ketentuan, BPJS Ketenagakerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta lingkungan kerja yang manusiawi harus menjadi perhatian serius setiap perusahaan.


    Jangan sampai seorang pekerja hanya dianggap penting ketika masih produktif, tetapi diabaikan ketika sakit, mengalami kecelakaan kerja, atau sudah tidak mampu memberikan tenaga seperti sebelumnya.


    Pemerintah Jangan Hanya Menjadi Pengawas di Atas Kertas


    Rules Gajah turut mengkritik lemahnya penegakan aturan apabila masih ditemukan perusahaan yang diduga mengabaikan ketentuan ketenagakerjaan.


    Menurutnya, pemerintah melalui kementerian dan dinas yang membidangi ketenagakerjaan tidak cukup hanya melakukan pendataan, sosialisasi, pembinaan, maupun kunjungan pengawasan. Pengawasan harus disertai keberanian mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan.


    "Jangan sampai pemerintah hanya hadir sebagai pengawas di atas kertas. Ketika pekerja mengeluhkan haknya, pemerintah harus hadir memberikan perlindungan. Kalau ditemukan perusahaan yang melanggar aturan, jangan dibiarkan berlarut-larut. Periksa, tindak, dan berikan sanksi sesuai hukum yang berlaku," tegasnya.


    Ia menilai pengawasan ketenagakerjaan harus dilakukan secara konsisten, transparan, dan tidak tebang pilih. Perusahaan besar maupun kecil harus tunduk terhadap peraturan perundang-undangan.


    Negara tidak boleh membiarkan pekerja berjuang sendirian menghadapi perusahaan yang memiliki kekuatan modal, sumber daya, dan posisi tawar lebih besar.


    Tolak Ketidakpastian Kerja, Desak Penghapusan Sistem Outsourcing


    Salah satu persoalan yang menjadi perhatian DPP GNI adalah praktik sistem kerja outsourcing atau alih daya yang dinilai dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pekerja apabila pelaksanaannya tidak disertai perlindungan yang kuat.


    Rules Gajah berpandangan bahwa pekerja yang menjalankan pekerjaan secara terus-menerus untuk kepentingan operasional perusahaan seharusnya memperoleh kepastian hubungan kerja dan masa depan yang jelas.


    Ia mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem outsourcing dan memperjuangkan penghapusannya sebagai bentuk kebijakan perlindungan tenaga kerja.


    "Kami dari DPP GNI mendorong agar sistem outsourcing dihapuskan. Pekerja jangan terus-menerus hidup dalam ketidakpastian. Jangan setiap tahun atau setiap periode mereka dihantui persoalan kontrak, pergantian perusahaan penyedia tenaga kerja, dan ketidakjelasan masa depan. Pekerja harus mendapatkan kepastian status, penghasilan, dan perlindungan," ungkapnya.


    Ia juga mendorong agar pekerja yang memenuhi ketentuan hubungan kerja tetap diberikan kesempatan memperoleh status sebagai karyawan tetap atau PKWTT, tanpa diskriminasi dan tanpa praktik yang merugikan hak-hak pekerja.


    Menurutnya, kepastian status pekerjaan akan membantu pekerja merencanakan kehidupan keluarga, pendidikan anak, kebutuhan tempat tinggal, serta masa depan ekonomi mereka.


    UU Ketenagakerjaan Harus Menjadi Pelindung Pekerja




    Rules Gajah mengingatkan bahwa Indonesia telah memiliki perangkat hukum ketenagakerjaan yang mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha.


    Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah mengalami perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, harus dijalankan dengan mengedepankan perlindungan hak pekerja dan kepastian hukum.


    Sejumlah aspek yang harus menjadi perhatian antara lain:

    1. Hak atas upah yang layak: pekerja berhak memperoleh upah sesuai ketentuan pengupahan yang berlaku.
    2. Kepastian hubungan kerja: status PKWT dan PKWTT harus dilaksanakan sesuai persyaratan hukum, bukan digunakan untuk menghindari kewajiban perusahaan.
    3. Jaminan kesehatan dan sosial: perusahaan wajib memenuhi kewajiban kepesertaan dan perlindungan jaminan sosial sesuai peraturan.
    4. Keselamatan dan kesehatan kerja: perusahaan wajib menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat.
    5. Jam kerja dan waktu istirahat: hak pekerja atas waktu kerja, istirahat, dan lembur harus dihormati.
    6. Hak cuti dan hak normatif lainnya: seluruh hak pekerja harus diberikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
    7. Perlindungan dari PHK yang sewenang-wenang: setiap pemutusan hubungan kerja harus mengikuti prosedur dan ketentuan hukum.
    8. Hak berserikat: pekerja harus diberikan kebebasan untuk membentuk atau menjadi anggota serikat pekerja sesuai ketentuan hukum.


    Menurutnya, undang-undang tidak boleh hanya menjadi kumpulan pasal yang dibaca ketika terjadi perselisihan. Aturan tersebut harus benar-benar hadir melindungi pekerja dalam kehidupan sehari-hari.


    Jangan Ada Perbedaan Perlakuan Terhadap Pekerja


    DPP GNI juga mendorong agar perusahaan tidak menciptakan kesenjangan perlakuan antara pekerja tetap, pekerja kontrak, dan pekerja alih daya dalam pemenuhan hak-hak normatif.


    Pekerja yang sama-sama menjalankan tanggung jawab untuk perusahaan harus memperoleh perlindungan sesuai status dan ketentuan hukum yang berlaku. Tidak boleh ada diskriminasi, intimidasi, maupun tindakan yang menghalangi pekerja memperjuangkan haknya.


    Rules Gajah menilai bahwa kesejahteraan buruh bukan semata-mata persoalan nominal gaji. Kesejahteraan juga mencakup kepastian pekerjaan, kesehatan, keselamatan, waktu bersama keluarga, kesempatan berkembang, serta jaminan kehidupan pada masa mendatang.


    DPP GNI Desak Evaluasi Pengawasan Ketenagakerjaan


    Lebih lanjut, Rules Gajah meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya instansi yang membidangi ketenagakerjaan, untuk memperkuat pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Sumatera Utara.


    Ia mendorong adanya pemeriksaan berkala terhadap kepatuhan perusahaan dalam membayar upah, memberikan jaminan sosial, menerapkan standar keselamatan kerja, memenuhi hak cuti, dan melaksanakan ketentuan hubungan kerja.


    Apabila terdapat laporan pekerja, pemerintah harus membuka ruang pengaduan yang mudah diakses, memberikan perlindungan terhadap pelapor, serta memastikan setiap pengaduan ditindaklanjuti secara profesional.


    DPP GNI juga mengajak serikat pekerja, organisasi masyarakat, lembaga bantuan hukum, insan pers, dan seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawal pelaksanaan aturan ketenagakerjaan.


    Persoalan buruh bukan hanya persoalan pekerja dan pengusaha, melainkan persoalan kemanusiaan dan keadilan sosial yang menyangkut masa depan bangsa.


    Kemerdekaan Sejati Adalah Ketika Pekerja Hidup Layak


    Menutup keterangannya, Rules Gajah menyampaikan bahwa momentum 81 tahun kemerdekaan Indonesia seharusnya menjadi bahan evaluasi bersama. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya diukur dari pertumbuhan investasi, besarnya keuntungan perusahaan, atau banyaknya kawasan industri yang berdiri.


    Keberhasilan pembangunan juga harus diukur dari kehidupan para pekerja yang semakin sejahtera, terlindungi, dan memiliki masa depan yang pasti.


    "Jangan sampai Indonesia semakin maju industrinya, semakin besar keuntungan perusahaannya, tetapi kehidupan pekerjanya tetap tertinggal. Kemerdekaan sejati harus dirasakan sampai ke tempat kerja. Pekerja harus sehat, mendapatkan upah yang layak, memiliki kepastian pekerjaan, dan pulang ke rumah dengan kehidupan yang lebih baik," pungkasnya.


    DPP GNI menegaskan komitmennya untuk terus menyuarakan keadilan dan perlindungan tenaga kerja. Sebab, pekerja bukan alat untuk memperkaya pemilik modal, melainkan manusia yang memiliki hak, keluarga, martabat, dan masa depan.


    Kemerdekaan bukan hanya bebas dari penjajahan, tetapi juga bebas dari ketidakadilan, eksploitasi, dan ketidakpastian dalam dunia kerja.


    Narasumber: Rules Gajah, S.Kom. Ketua Umum DPP Generasi Negarawan Indonesia (GNI)

    Sumber: MPO (Mitra Polda Online) www.mitrapoldaonline.com


    Jumat, 20 November 2026

    Komentar

    Tampilkan

    Tidak ada komentar:

    Posting Komentar

    Terkini