SOROTAN PUBLIK
Ramainya Kasus Dugaan Keracunan MBG, Publik Pertanyakan Kompetensi Struktur Pimpinan BGN
NASIONAL – Sejumlah kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di berbagai daerah memicu perhatian serius masyarakat. Di tengah tujuan mulia program MBG untuk meningkatkan kualitas gizi anak dan masyarakat, muncul pertanyaan publik terkait kompetensi dan latar belakang keilmuan jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).
Sebuah infografis yang beredar luas di media sosial menampilkan daftar 10 pejabat tinggi BGN yang disebut tidak memiliki latar belakang sebagai ahli gizi atau kesehatan pangan. Informasi visual tersebut kemudian memicu diskusi publik, khususnya setelah muncul laporan kasus dugaan keracunan makanan yang dikaitkan dengan distribusi MBG di sejumlah wilayah.
Dalam infografis tersebut, sejumlah nama pejabat disebut berasal dari latar belakang militer, kepolisian, birokrasi, jurnalisme, hingga manajemen, bukan dari disiplin ilmu gizi, kesehatan masyarakat, atau keamanan pangan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan:
sejauh mana aspek keilmuan gizi menjadi dasar utama dalam perumusan kebijakan dan pengawasan MBG?
Sejumlah pemerhati kebijakan publik menilai, program pangan berskala nasional seperti MBG memerlukan penguatan berbasis sains, terutama dalam hal:
standar keamanan pangan,
rantai distribusi makanan,
pengawasan kualitas bahan dan proses pengolahan,
serta mitigasi risiko keracunan massal.
Mereka menekankan bahwa kritik ini bukan ditujukan pada individu, melainkan pada struktur kelembagaan dan sistem pengambilan keputusan. Transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan tenaga ahli gizi dan kesehatan pangan dinilai menjadi kunci agar program MBG berjalan aman dan tepat sasaran.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak BGN yang secara khusus menanggapi infografis tersebut maupun mengklarifikasi isu dugaan keracunan MBG yang beredar di publik.
Masyarakat dan berbagai elemen sipil pun mendorong:
klarifikasi terbuka dari BGN,
evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan MBG,
serta pelibatan aktif para ahli gizi independen demi menjamin keselamatan penerima manfaat.
Program MBG merupakan kebijakan strategis nasional. Oleh karena itu, kepercayaan publik hanya dapat dijaga melalui keterbukaan informasi, pengawasan ketat, dan pendekatan berbasis keahlian.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar