SD di Desa Sialogo Tak Kibarkan Bendera Merah Putih, Warga Pertanyakan Dana BOS dan Keterbukaan Informasi
Tapanuli Tengah – Menjelang HUT ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025, masyarakat Desa Sialogo kecamatan Lumut, Kabupaten Tapanuli Tengah, dibuat kecewa sekaligus prihatin. Pasalnya, SD Jauh Desa Sialogo hingga saat ini tidak memasang Bendera Merah Putih di halaman sekolah.
Hal ini dinilai mencederai semangat kemerdekaan serta menimbulkan pertanyaan mengenai kepedulian pihak sekolah terhadap simbol negara.
Warga Heran dan Kecewa
“Bagaimana mungkin di masa pemerintahan Presiden Prabowo, Gubernur Sumut Bobby Nasution, dan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, masih ada sekolah negeri yang tidak memasang bendera Merah Putih. Apalagi besok sudah 17 Agustus. Ini sungguh memalukan,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Warga juga menyoroti dugaan sikap arogan kepala sekolah, yang sebelumnya sempat membuat keributan di kantor Kepala Desa Sialogo kec. Lumut .
Dana BOS Dipertanyakan
Lebih jauh, masyarakat mempertanyakan transparansi penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
“Dana BOS itu kemana? Untuk urusan wajib seperti bendera saja tidak ada. Bagaimana dengan pengelolaan kebutuhan pendidikan lainnya? Kami minta ada keterbukaan dan audit,” tegas warga.
Payung Hukum
Praktik pengelolaan dana pendidikan, termasuk BOS, wajib transparan sesuai dengan:
-
UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang mewajibkan badan publik termasuk sekolah membuka informasi terkait anggaran dan penggunaannya.
-
Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler, yang mengatur bahwa sekolah wajib mengalokasikan dana secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Desakan ke Pemerintah
Masyarakat mendesak Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Wakil Bupati Mahmud Efendi Lubis, serta Dinas Pendidikan Tapteng segera turun tangan menegur kepala sekolah dan melakukan pemeriksaan penggunaan Dana BOS.
“Kami minta bupati jangan tutup mata. Ini bukan sekadar soal bendera, tapi soal kepedulian, transparansi, dan masa depan pendidikan anak-anak kami,” ujar warga.
Harapan Publik
Warga berharap masalah ini tidak dianggap sepele. Selain menyangkut nasionalisme, isu ini juga membuka tabir pentingnya keterbukaan informasi publik dan pengawasan dana pendidikan di Tapanuli Tengah.
Liputan : TIM /Tapteng
Tidak ada komentar:
Posting Komentar