• Jelajahi

    Copyright © MITRA POLRI
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Ads

    Selamat Datang di Media Online Mitra Polri : Profesional, Objektif & Aktual

    RSUD Milik Negara pakai Ormas PEMUDA PANCASILA (PP) mengintimidasi wartawan, Dirut Hendri Yanto Cuci Tangan: Silakan Tanya Ormasnya

    Selasa, 11 Agustus 2026, Agustus 11, 2026 WIB Last Updated 2026-08-11T20:06:54Z
    masukkan script iklan disini
    masukkan script iklan disini
    RSUD Milik Negara pakai Ormas PEMUDA PANCASILA (PP) mengintimidasi wartawan, Dirut Hendri Yanto Cuci Tangan: Silakan Tanya Ormasnya


    Serdang Bedagai - Usai pemberitaan Dugaan penggelapan dana jasa medis di RSUD Sultan Sulaiman, Jalan Negara KM 58 Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai ini tayang, tim wartawan kembali mendatangi RSUD Sultan Sulaiman dan berhasil bertemu langsung dengan Direktur RSUD, dr. Hendri Yanto.

    Saat ditanya terkait keberadaan dan kehadiran oknum ormas saat tim melakukan konfirmasi sebelumnya, Dirut justru berkelit. 

    "Saya tidak tahu dan tidak mau tahu soal itu. Silakan tanya langsung ke oknum ormasnya," kata Hendri Yanto singkat.

    Pernyataan Dirut ini dinilai melempar tanggung jawab. Padahal RSUD sebagai institusi milik pemerintah sudah difasilitasi petugas security resmi oleh negara. Kehadiran massa ormas di lingkungan RS justru mencoreng citra dan menimbulkan rasa tidak aman bagi pasien, dokter, dan insan pers.

    Pasal 18 UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers, Menghalangi kerja jurnalistik ancaman 2 tahun penjara dan denda Rp500 juta

    Kepada Polres Sergai diminta, Usut tuntas dugaan penggelapan. Sekaligus usut siapa dalang di balik penghadangan dan intimidasi terhadap wartawan.

    Terpisah, Bupati Serdang Bedagai Darma Wijaya saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya mengatakan akan menindaklanjuti laporan tim wartawan.

    Pimpinan Redaksi Boaboa.id / BBTV, Marolop Sihotang, menyatakan akan melayangkan surat resmi ke: 
    Dinas Kesehatan Provinsi Sumut, Bupati Serdang Bedagai, Kapolres Serdang Bedagai, Gubernur Sumatera Utara, BKD Sumut, PB IDI, Komisi Informasi Sumut, dan Ombudsman RI Perwakilan Sumut agar kasus ini diawasi dan ditindak.
    Komentar

    Tampilkan

    Tidak ada komentar:

    Posting Komentar

    Terkini

    NamaLabel

    +