Ratusan Warga Geruduk DPRD Tapanuli Tengah: Tolak Tunjangan, Pertanyakan Dana PEN Rp70 Miliar, dan Dugaan Penggelapan Aset Daerah

masukkan script iklan disini

Ratusan Warga Geruduk DPRD Tapanuli Tengah: Tolak Tunjangan, Pertanyakan Dana PEN Rp70 Miliar, dan Dugaan Penggelapan Aset Daerah

Tapanuli Tengah, 2 September 2025 – Ratusan warga yang mengatasnamakan Gerakan Pemuda dan Masyarakat Tapanuli Tengah menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Tapteng, Pandan, pada Selasa (2/9/2025).

Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap kinerja anggota DPRD Tapteng yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, lamban dalam penetapan RAPBD 2025, dan justru memprioritaskan penambahan tunjangan di tengah kondisi daerah yang masih banyak persoalan ekonomi dan pembangunan.

Orator Aksi: "DPRD Tapteng Tak Lagi Fokus pada Kepentingan Rakyat"

Dalam orasinya, Doni Dwi Prabowo menegaskan bahwa di tengah situasi efisiensi anggaran dan kondisi rakyat yang sulit, DPRD Tapteng justru terkesan memikirkan kepentingan pribadi.

"Terkhusus anggota DPRD Tapteng, mereka mementingkan penambahan tunjangan di saat daerah masih menghadapi banyak masalah. Mereka juga sering memperbesar hal-hal kecil ketimbang menyelesaikan masalah besar seperti pembangunan dan ekonomi," tegas Doni.

Ia juga menyoroti lambannya DPRD dalam menetapkan RAPBD Tapteng 2025, yang dinilai berimbas langsung pada keterlambatan program-program pembangunan daerah.

Pertanyakan Dana PEN Rp70 Miliar dan Dugaan Penggelapan Aset

Sementara itu, Rizky Enda Chaniago** mempertanyakan kejelasan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) senilai Rp70 miliar yang diutang dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).

 "Hingga kini, masyarakat tidak pernah mendapatkan kejelasan tentang realisasi dana PEN Rp70 miliar tersebut. Dana itu seharusnya dikelola secara transparan dan benar-benar dipakai untuk pemulihan ekonomi daerah, bukan untuk kepentingan segelintir orang," ujarnya.

Hal senada disampaikan Irsan Sinaga yang menyoroti dugaan penggelapan aset daerah yang diduga melibatkan oknum anggota DPRD.

"Persoalan ini sangat serius karena merugikan rakyat. Tapi DPRD Tapteng justru terkesan menutup mata dan tidak pernah membahasnya secara terbuka," tegas Irsan.

DPRD Dinilai Gagal Jalankan 3 Fungsi Utama

Dedi Manullang, salah satu orator lainnya, menegaskan bahwa DPRD Tapteng telah gagal menjalankan tiga fungsi utama sebagai lembaga legislatif:

1. Fungsi Legislasi – lamban menetapkan kebijakan yang berpihak pada rakyat.

2. Fungsi Anggaran– tidak transparan dalam penggunaan dana publik, termasuk dana PEN Rp70 miliar.

3. Fungsi Pengawasan– diam terhadap dugaan penggelapan aset daerah dan persoalan lain yang merugikan rakyat.

 "DPRD Tapteng telah kehilangan kepercayaan publik karena tidak lagi berpihak kepada rakyat. Mereka justru mempermasalahkan hal kecil, menghambat jalannya pemerintahan, dan tidak transparan dalam mengelola anggaran," tegas Dedi.

Tuntutan Masyarakat

Para demonstran menuntut agar:

1.DPRD Tapteng menghentikan rencana penambahan tunjangan di tengah krisis ekonomi.

2.Mengusut tuntas realisasi dana PEN Rp70 miliar secara transparan dan akuntabel.

3.Membuka kembali penyelidikan kasus dugaan penggelapan aset daerah.

4. Segera melakukan evaluasi kinerja anggota DPRD demi kepentingan rakyat.

 "Jika DPRD Tapteng tidak segera berubah, rakyat akan terus turun ke jalan sampai suara kami benar-benar didengar," seru para demonstran dalam aksinya.

Respon DPRD Tapteng

Aksi ini akhirnya diterima langsung oleh **Wakil Ketua DPRD Joneri Sihite** (Fraksi Golkar), **Joshua Habeahan** dan **Antonius Hutabarat** (Fraksi Nasdem), serta **Herman Hulu** (Fraksi Gerindra). Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari DPRD Tapteng terkait tuntutan yang disuarakan masyarakat.

(Biro Tapteng)