masukkan script iklan disini
Demonstrasi Besar di Kantor Wali Kota Medan, Warga Tuntut Pencabutan Aturan Pelarangan Penjualan Daging Babi
Medan, Sumatera Utara – Kamis, 26 Februari 2026
Ratusan massa menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Wali Kota Medan, Kamis (26/2/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk penolakan terhadap undang-undang baru yang dinilai membatasi dan melarang penjualan daging babi di wilayah kota. Massa menuntut agar aturan tersebut segera dicabut karena dianggap tidak mengakomodasi keberagaman masyarakat.
Dalam orasinya, para demonstran menyampaikan bahwa konsumsi daging babi merupakan bagian dari tradisi, budaya, dan keyakinan sebagian masyarakat di Sumatera Utara.
“Babi bukan haram bagi kami, babi adalah bagian dari kehidupan dan budaya kami,” teriak salah satu orator dari atas mobil komando, disambut sorakan massa.
Para peserta aksi juga mempertanyakan urgensi aturan tersebut, dengan menilai masih banyak persoalan lain yang lebih mendesak untuk ditangani pemerintah.
“Yang harus diberantas itu korupsi, narkoba, begal, dan limbah B3. Itu yang merusak generasi dan lingkungan. Jangan fokus pada makanan kami,” tegas salah satu perwakilan massa.
Massa juga menyinggung keberagaman latar belakang para tokoh publik di Indonesia, seraya menekankan bahwa konsumsi daging babi tidak berkorelasi dengan kapasitas, moralitas, maupun kontribusi seseorang terhadap bangsa dan daerah.
Aksi berlangsung tertib dan damai di bawah pengawalan aparat keamanan. Setelah kurang lebih dua jam berorasi, perwakilan massa akhirnya diterima untuk melakukan mediasi di aula kantor Wali Kota bersama sejumlah tokoh masyarakat dan awak media.
Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Medan menyampaikan komitmennya untuk membuka ruang dialog yang konstruktif.
“Marilah kita bangun Kota Medan ini bersama-sama. Aspirasi masyarakat kami terima dengan baik. Kita akan duduk bersama tokoh masyarakat dan organisasi lainnya untuk mencari solusi terbaik demi kemajuan kota ini,” ujar Wali Kota dalam forum mediasi.
Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan awal untuk melanjutkan dialog secara terbuka dan melibatkan berbagai unsur masyarakat guna mencari solusi yang adil dan menghormati keberagaman.
Aksi demonstrasi pun berakhir dengan tertib. Massa membubarkan diri secara damai sembari berharap pemerintah daerah benar-benar mempertimbangkan aspirasi yang telah disampaikan.
Peristiwa ini menjadi cerminan dinamika demokrasi di Kota Medan, di mana masyarakat secara terbuka menyuarakan aspirasi dan pemerintah menunjukkan kesediaan untuk mendengar serta berdialog.(RG)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar